TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun empat pusat data dengan sertifikasi tier 4 dan government cloud full redundancy. Yang pertama, kata dia, akan dibangun untuk kawasan Jabodetabek.
“Di Jabodetabek ini peletakan batu pertama akan dilakukan awal November 2022, sertifikasi tier 4 untuk kebutuhan pemerintah,” ujar dia dalam acara peluncuran data center MettaDC di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Pusat data kedua akan dibangun di Batam. Saat ini sedang dibangun banyak pusat data di salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau itu. Adapun kapasitasnya cukup besar dan masuk ke dalam perencanaan pemerintah dengan sektor swasta.
Baca: Pengendalian Banjir di IKN, PUPR Akan Bangun Lagi Bendungan: Batu Lepek dan Selamayu
“Yang ketiga di ibu kota negara baru, IKN nusantara. Dan yang keempat di bangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur,” kata Johnny.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu juga menuturkan bahwa pembanguan pusat data sangat bergantung pada tersedianya jalur fiber optik—tidak mungkin membangun pusat data jika tidak tersedia fiber optik. Menurut Johnny, keempat pusat data itu sudah melalui berbagai pertimbangan termasuk jalur fiber optik.
Johnny juga mendorong dan mengajak untuk menjembatani kesenjangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah (digital divide), sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Bagaimana mendekatkan disparitas digital nasional kita dengan membangun infrastruktur yang merata termasuk di wilayah 3T. Demikian halnya data.” ucap Johnny.
Dia pun mengatakan jangan sampai pusat data hanya tersedia di wilayah-wilayah komersial saja. Sementara wilayah yang jauh tertinggal dengan income perkapitanya relatif lebih rendah transmisi datanya lebih mahal harganya karena tidak tersedia fasilitas pendukung.
Johnny ingin mendorong dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan dengan bisa membangun pusat pusat data. Karena, dia berujar, psusat data itu bisnisnya sangat besar—saat ini baru 1 watt perkapita untuk penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta—masih membutuhkan ber-gigawatt power supply dan transmisi.
Selanjutnya: Saat ini perubahan geopolitik menambah ketidakpastian ekonomi dan iklim usaha.
